Sumenep, Kompasone.com - Sebuah gelombang keresahan tengah menyelimuti para pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Diponegoro, Sumenep. Jalan yang seharusnya steril dari aktivitas niaga informal lantaran menyandang status jalan protokol ini, kini menjadi episentrum kegelisahan akibat isu relokasi yang berhembus kencang. Ironisnya, lahan pengganti bagi para PKL yang telah lama menancapkan akar ekonomi di kawasan padat ini masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan.
Kondisi ini menciptakan jurang ketidakpastian yang mendalam bagi para pelaku usaha mikro yang selama ini menggantungkan hidupnya di bahu jalan Penogoro. Rehan, seorang pedagang jeruk peras dengan nada gamang mengungkapkan kenyamanannya berinteraksi dengan pelanggan setia di lokasi saat ini. "Saya berharap isu itu sekadar isapan jempol belaka, Mas Hendra. Pelanggan saya sudah mapan di sini. Jika kami semua dipindahkan, entah ke mana arah mata pencaharian ini," tuturnya dengan raut wajah penuh kebimbangan.
Senada dengan Rehan, Neneng, seorang janda yang menjajakan sosis bakar, juga melontarkan kegelisahannya saat dikonfirmasi. "Bagi saya, tempat ini bukan sekadar ruang berdagang, melainkan lokasi yang nyaman untuk menjemput rezeki. Pelanggan sudah mengenali saya di sini, tidak perlu lagi bersusah payah mencari pembeli," ujarnya dengan nada penegasan. Lebih lanjut, Neneng dengan lugas menyampaikan sentimen akar rumput, "Soal relokasi, menurut hemat saya, sebaiknya jangan terburu-buru. Kasihanilah kami, rakyat kecil ini."
Isu relokasi ini memantik pertanyaan krusial mengenai keseimbangan antara idealisme penataan kota yang bersih dan keberlangsungan ekonomi lapisan bawah. Jalan protokol yang semestinya bebas dari kesemrawutan PKL berhadapan dengan realitas bahwa kawasan tersebut telah menjadi tumpuan hidup bagi banyak keluarga. Ketidakjelasan Detail lokasi relokasi semakin memperburuk suasana, membiarkan para PKL terombang-ambing dalam ketidakpastian masa depan usaha mereka.
Pemerintah Kabupaten Sumenep dihadapkan pada ujian sensitif: bagaimana menertibkan kawasan protokol tanpa mengorbankan denyut nadi ekonomi masyarakat kecil. Dialog konstruktif dan solusi yang berkeadilan menjadi imperatif untuk menghindari gejolak sosial dan memastikan bahwa kebijakan penataan kota tidak justru meminggirkan kelompok rentan. Nasib para PKL di Jalan Penogoro kini menjadi representasi pergulatan antara visi kota yang tertib dan realitas ekonomi kerakyatan yang membutuhkan uluran tangan.
(R. M Hendra)
