Batam, kompasone.com - Tokoh masyarakat Melayu, Gerisman Ahmad, menyampailkan situasi warga di Rempang dan Galang kini semakin krisis akibat tidak adanya penyelesaian yang mendasar terhadap tuntutan warga. Petisi itu disampaikan pasca gagalnya Menteri Transmigrasi RI, Sulaiman Suryanagara, menyodorkan program transmigrasi lokal terhadap warga Rempang, dalam kaitan Rempang Eco City (REC).
''Pemko (Pemerintah Kota) Batam dan sekaligus BP (Badan Pengusahaan) seharusnya menyampaikan dengan sejujur-jujurnya apa persoalan yang dihadapi warga dan apa yang diminta oleh warga kepada Presiden. Jangan ditutup-tutupi, karena semakin lama akan terjadi kesenjangan antara warga dengan pemerintah,'' kata Koordinator Umum Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (Keramat), Gerisman Ahmad, kepada wartawan, di Rempang, Rabu, 2/4/2025.
Gerisman Ahmad menjelaskan, sebelumnya, warga hanya menolak relokasi tetapi masih menerima Proyek Strategis Nasional (PSN), tetapi sekarang telah bersikap antipati terhadap seluruh janji investasi. ''Anda lihat sendiri bagaimana penolakan warga setiap kali pejabat datang untuk membahas relokasi. Bagi kami, transmigrasi lokal (yang diusung Mentrans Sulaiman) sama saja dengan relokasi, yang berarti menghilangkan kehidupan sehari-hari kami,'' kata Gerisman Ahmad.
Gerisman menyayangkan kebijakan pemerintah yang menutup peluang warga yang telah bermukim di Rempang sejak ratusan tahun, turun temurun, tetapi malah memberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) di proyek perumahan yang dibangun di Tanjung Banon, Kecamatan Galang, Kota Batam. ''Kenapa tanah yang kita diami sejak ratusan tahun, malah dilarang untuk di-sertifikat-kan sejak puluhan tahun lalu, sekarang malah Tanjung Banon diberikan SHM,'' ucap Gerisman.
Anehnya, Pulau Batam, yang statusnya lebih dulu memiliki Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di tangan BP Batam, malah kembali membatalkan SHM yang telah sempat diberikan kepada warga yang memiliki rumah. Beberapa tahun setelah diberikan kesempatan memiliki SHM bagi kavling perumahan, BP Batam kembali mencabut status SHM melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam.
''Apakah SHM di Tanjung Banon ini akan diperlakukan sama dengan SHM di Batam? Dan, akhirnya kami melihat semua kebijakan yang dilakukan oleh Pemko Batam dan BP Batam hanya 'drama' yang memuakkan. Hanya untuk kepentingan sempit untuk sekelompok usaha yang ingin menguasai lahan. Saya tegaskan, kami warga Rempang, yang benar-benar asli tinggal turun-temurun di pulau ini, jika perlu, akan kami pertaruhkan dengan nyawa,'' tegas Gerisman.
Transmigrasi Lokal Gagal
Tiga hari menjelang lebaran, yakni pada 29 Maret 2025, Menteri Transmigrasi RI, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dan rombongan mendatangi Kampung Sembulang Pasir Merah, di Pulau Rempang, Kota Batam. Dia didampingi oleh Kepala dan Wakil Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra. Mentrans RI menyodorkan Transmigrasi Lokal. Namun warga Rempang sejak awal telah bersiap untuk menolak program yang dinilai hanya sebagai siasat untuk melakukan relokasi.
Menghadapi kedatangan menteri, sekitar ratusan warga Rempang yang menolak digusur dari kampung halamannya juga menggelar aksi menyuarakan sikap kukuh mereka menolak relokasi maupun transmigrasi lokal yang menjadi rencana terbaru. Dalam aksi damai itu, warga membawa poster berbagai ukuran dengan narasi yang senada yakni menolak digusur/ digeser/ direlokasi/ ataupun dipindahkan dengan program transmigrasi lokal.
Menyaksikan penolakan warga, dalam sebuah pertemuan di Kantor Kelurahan Sembulang, Menteri Iftitah menyatakan pihaknya datang menjumpai warga dalam agenda silaturahmi bukan untuk memaksa agar menerima rencana transmigrasi lokal. ''Tidak ada transmigrasi wajib, transmigrasi itu sukarela. Tetapi jangan sampai juga kalau saya tidak datang, saya tidak menyampaikan, saya tidak sosialisasi, nanti saya dianggap juga pilih kasih. Jadi saya harus sampaikan informasi ini kepada seluruh warga, nanti biar warga yang memilih apakah ini yang terbaik untuk warga atau tidak.''
Dalam rangka membujuk warga Rempang agar dapat menerima program transmigrasi lokal, Menteri Transmigrasi berada di Batam hingga Idul Fitri hari pertama. Dia terlihat mengikuti Shalat Eid di Kampung Sembulang Pasir pada 31 Maret 2025, yakni pada hari pertama Idul Fitri. Menyadari penolakan warga, akhirnya menteri kembali ke Jakarta pada 31 Maret 2025 siang.
( Team )
