Jakarta, kompasone.com - Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Papua (HIPMAPA), kota studi Surabaya sukses menggelar aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi yang dilakukan mendorong beberapa agenda, terutama Kasus Ham Tobias Silak (Meninggal) dan Ibu Tarina Murib, (Mutilasi Meninggal).
Jumaat, (21/02/25), Pukul: 08.25 Aksi dimulai dari asrama Papua. kemudian masa aksi beranjak keTempat Kapal selam. Pada Pukul: 08:40 aksi longmars dimulai dan menuju depan Gedung Negara Surabaya untuk menyampaikan aspirasinya.
Dalam aksi demonstrasi longmars tersebut terjadi gesekan antara pihak keamanan dan masa aksi, namun pendekatan Negosiasi dapat dilakukan oleh korlap aksi sehingga berjalan baik.
Pantauan awak media saat aksi longmars Berlangsung, korlap Umum Aksi Efras Tabuni menyampaikan: Akhir-akhir ini rakyat Papua dalam kondisi tidak baik-baik saja. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), secara masif melakukan eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) Papua melalui berbagai izin usaha illegal, lega. Dengan pendekatan militer sehingga terjadi pembunuhan Rakyat secara masif.
"Untuk meloloskan dan mengamankan kepentingan kapitalis tersebut, dibangun pos-pos dan markas alat kekerasannya yaitu TNI-Polri di Seluruh tanah Papua. Dalam prakteknya TNI-Polri sebagai alat kekerasan negara / kapitalis menjadi pengamanan proyek sehingga melakukan kekerasan kepada rakyat sipil" Ucap Efras Tabuni saat berorasi, Selaku ketua Korlap sekaligus Ketua Hipama Papua.
Dalam kurun waktu 2017 hingga 2024 terjadi pengungsian secara massal di beberapa wilayah diantaranya Nduga, Timika, Intan Jaya, Puncak, Pegunungan Bintang, Maybrat, Yahukimo, Paniai, Tambraw dan beberapa wilayah di tanah Papua. Dewan Gereja dalam laporan terbaru melaporkan lebih dari 60.000 rakyat Papua mengungsi. Di tambah lagi Catatan dari Rapid independent Assessment tentang pengungsian internal di Papua tercatat Juli – Agustus ditambah lagi dalam lima tahun belakang tercatat 45.000 - 100.000 warga mengunsi Hingga hari ini rakyat Papua dalam pengunsian di beberapa wilayah.
Selain disebutkan diatas, proses pemiskinan secara ekonomi, pelayanan kesehatan yang buruk, pendidikan yang tidak layak dan persoalan di berbagai sektor dilakukan negara dengan sadar, terencana, terstruktur dan masif. Semua persoalan yang dihadapi rakyat bangsa Papua ini bukan terjadi baru-baru ini, akan tetapi disebabkan oleh proses.sejarah yang panjang, terutama di dalam cengkraman Kolonialisme NKRI selama 63 tahun dari 19 desember 1961 - 2025 ini.
Militerisasi di Papua sudah pada level yang teramat memprihatinkan dan telah terbukti gagal menghentikan bahkan memperburuk eskalasi kekerasan di tanah Papua. Bahkan hal ini juga sudah disadari, salah satunya, oleh Panglima Komando Daerah Militer Cenderawasih Mayor Jenderal Ignatius Yogo Triyono menyampaikan dalam Majalah Tempo beberapa waktu lalu, menyatakan mendukung pendekatan dialog untuk mengatasi konflik di Papua dan melakukan kontak tembak, tapi dengan syarat dialog itu tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sisi lain akhir akhir ini, rakyat Papua diperhadapakan dengan isu transmigrasi untuk mengirim ke Papua secara terang-terangan di gencarkan oleh rezim Pabowo-Gibran, namun juga pengiriman transmigrasi ke Papua sudah dilakukan sejak dulu zaman Suhartho.
Dampak dari transmigrasi yang diberlakukan sama artinya dengan praktek penjajahan dengan cara bonus demografi atau mobilisasi penduduk migran untuk bermukim di wilayah jajahannya guna menekan populasi penduduk asli Papua. Penduduk Asli Papua adalah Orang Papua tercatat memiliki marga orisinil (asli) yang terikat dengan tanah adat warisan turun-temurun dari nenek moyang orang asli Papua yang telah bermukim selama 20.000 tahun diatas tanah Papua.
Mereka adalah rumpun Melanesia yang berbicara menggunakan bahasa daerah nya masing-masing. Tapi secara umum menggunakan bahasa Melayu Austronesia sebagai konsekuensi logis dari Penjajahan Indonesia selama lebih dari 60 tahun. Hal ini adalah gambaran kolonialisme primitif yang pernah diterapkan oleh Inggris pada abad pertengahan semasa ditemukannya benua Australia oleh Kapten James Cook dan mulai membangun koloni atau pemukiman penduduk Inggris diatas tanah adat Suku Aborigin. Hal ini membuat populasi mereka ditekan untuk punah atau depopulasi karena digempur oleh gelombang migrasi yang tak terkontrol oleh kolonial Inggris yang berujung pada pembantaian massal populasi Aborigin, perampasan tanah Ulayat, dan asimilasi paksa (kawin campur) yang menjadi faktor punah nya orang Aborigin dalam waktu 100 tahun diatas tanah air mereka sendiri.
Praktik biadab (tidakmanusiawi) ini digunakan hampir diseparuh dunia yang dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa pada abad pertengahan sesudah renaisans atau aufklarung (abad pencerahan?). Dan berhasil punah-nya suku-suku pribumi selain Aborigin ada Juga Indian Iroquis, Comanche, dan Apache yang adalah pemilik sah negara modern USA (Amerika Serikat) sekarang populasi suku Indian hanya 2,9% dari total 100% penduduk Amerika Serikat.
Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan kebijakan pada rezim Jokowi yang bertujuan membangun fasilitas penunjang industri -industri strategis dan juga membangun infrastruktur-infrastruktur yang mempunyai investasi bernilai tinggi yang
dikelola oleh negara bersama dengan oligarki. Dasar hukumnya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sejak 2016 hingga 2024 PSN tercatat sudah 195 Proyek dengan nilai sebesar RP. 1.519 Triliun. Beberapa Proyek rencananya juga dilakukan di Papua. Proyek tersebut bergerak di berbagai sektor terutama:
Migas, Proyek tangguh Train 3 LNG Bintuni,
Pembangunan infrastruktur untuk memperlancar aktivitas transportasi pengangkutan komoditas ekspor hasil dari eksploitasi alam Papua, pembangunan pelabuhan serta bandara di Nabire dan Sorong.
Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus atau kawasan Industri dengan luas lahan sebesar 523,7 tanpa persetujuan dari masyarakat adat Mai sebagai pemilik Ulayat.
Pengembangan pangan dan energi dengan luas lahan sebesar 2 Juta hektar atau 63 Kota Surabaya. Program ini berupa cetak sawah 1 juta hektar dan Perkebunan tebu sebagai bahan baku produksi bioetanol sebesar 1 Juta hektar.
Selain Proyek Strategis Nasional ada juga pembangunan blok-blok kawasan industri ekstraktif seperti: 1. Blok Weiland yang memiliki Cadangan Emas di Mapiha, Kabupaten Dogiyai. 2. Blok Warim yang memiliki cadangan miyak sebesar 25,968 miliar barel dan cadangan gas sebesar 47,37 Triliun Kaki Kubik. Cadangan ini diperkirakan oleh Kementerian ESDM akan dua kali lebih besar dari blok Masela di Ambon. Blok Warim berlokasi di Kabupaten Mimika. 3. Blok Wabu memiliki cadangan Emas sebesar 8,1 Juta Ton Emas dengan keuntungan penjualan di perkirakan bisa mencapai Rp. 2217, Triliun. 4. Blok Bobara melewati wilayah Kaimana-Fakfak dengan luas area 8.444 kilometer persegi. Blok ini memiliki cadangan minyak dan gas bumi sebesar 6,8 miliar barel.
Eksploitasi Sumber Daya Alam SDA yang gila-gilaan di genjot oleh rezim Kapitalis Kolonial dilakukan oleh Jokowi dan dilanjutkan oleh rezim Prabowo-Gibran ini akan diperlancar dengan pemetaan wilayah eksploitasi melalui perencanaan-pemekaran Daerah Otonom Baru DOB sebanyak 9 Provinsi dan 56 Kabupaten-Kota. Tujuan dari pemekaran banyak DOB ini memperlancar pembangunan infrastruktur yang dapat mempelancar proses produksi mulai dari pengangkutan bahan mentah ke pabrik hingga diekspor. Skema ini menggunakan pejabat elit- elit Papua sebagai kacung yang akan mempermulus jalan nya semua kebijakan.
Borjuis lokal ini akan mengklaim diri sebagai representasi rakyat Papua untuk mendukung dan menerima jalannya proyek-proyek akumulasi modal kolonial.
Implementasi dari banyak PSN dan Mega proyek industri ekstraktif ini membawa dampak yang sangat buruk bagi kelangsungan lingkungan hidup dan Masifnya perampasan tanah adat secara tersistematis oleh elit lokal yang dibeking oleh pemodal dan militer. Alih fungsi jutaan hektar hutan adat sebagai basis kebudayaan dan juga
sumber mata pencaharian masyarakat adat Papua menjadi senjata populasi orang asli Papua yang mayoritas masih memiliki corak produksi komunal. Kebijakan eksploitatif rezim ini juga turut menyumbang besarnya angka deforestasi di Papua dan kerusakan lingkungan berskala besar. Kerusakan lingkungan ini akan makin memperparah global warming dan krisis lingkungan secara global.
Serangkaian penjelasan di atas dapat menyimpulkan bahwa akar permasalahan yang terjadi di West Papua adalah cacatnya sejarah yang penuh manipulasi dan pembohongan. Kondisi ini kemudian membuahkan praktek militerisasi yang berimbas pada maraknya pelanggaran HAM (pembunuhan di luar hukum, penangkapan, penyiksaan, pembungkaman kebebasan berpendapat), penyingkiran Orang Asli Papua (OAP), dan kerusakan lingkungan) bahkan hari ini, kasus penembakan Tobias Silak [Meninggal dunia] dan Naro Dapla [kritis] Oleh Anggota Brimob Satuan Ops Damai Cartenz di Dekai,Yahukimo pada 20 Agustus 2024 dan kasus mutilasi terhadap Ibu Tarina Murib ole tentara nasiona Indonesia pada 04 maret 2023 dan kasus-kasus pembunuhan lainnya di seluruh wilayah Papua.
Dalam rangka menyikapi kasus penembakan terhadap Tobias Silak dan Kasus Mutilasi Terhadap Tarina Murib serta kasus-kasus penyiksaan, pemerkosaann, penindasan, pengisapan, penjajahan terhadap rakyat Papua terus berlangsung. Maka dari itu, kami Ikatan Pelajar Dan Mahasiswa Papua Se-Surabaya - Aliansi Mahasiswa Papua - Front Justice For Tobias Silak - Front Tarina Murib menyatakan sikap:
Pertama: Segera Tangkap, Pecat dan Adili pelaku penembakan Almarhum Tobias Silak di Yahukimo.
Kedua: Segera Usut tuntas kasus pembunuhan dan Mutilasi terhadap ibu Tarina Murib.
Ketiga: Menghentikan program pengiriman transmigrasi ke Papua baik itu transmigrasi legal yang dibiaya negara maupun transmigrasi ilegal yang diberangkatkan ke Papua.
Keempat: Cabut Otonomi Khusus jilid 2 dan Hentikan pembentukan DOB-DOB baru.
Buka akses jurnalis seluas-luasnya di West Papua.
Kelima: Tarik militer organik dan non-organik dari West Papua.
Keenam: Hentikan Proyek Strategis Nasional berupa Cetak sawah dan Penanaman tebu di Kab. Merauke yang merampas tanah adat Rakyat Papua di wilayah Merauke seluas 2 juta hektar dan wilayah lain diatas tanah West Papua.
Kelima: Bebaskan seluruh tahanan politik West Papua tanpa syarat.
Keenam: Tutup PT Freeport, BP, LNG Tangguh serta tolak pengembangan Blok Wabu dan Migas di Timika.
Ketuju: Hentikan pembangunan 4 Kodam, tambahan 4 Polda dan pembentukan 5 batalion penyanggah serta pembangunan berbagai fasilitas militer yang justru menjadi dalang dari kekerasan kemanusiaan di Papua.
Tangkap, adili, dan penjarakan jenderal pelanggar HAM.
Kedelapan: Hentikan rasialisme dan politik rasial yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dan TNI-Polri.
Kesembilan: Hentikan Operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak, Maybrat, Yahukimo, dan seluruh wilayah West Papua lainnya.
Kesepuluh: Cabut UU Omnibus Law, KUHP, ITE dan seluruh kebijakan kolonial yang tidak memihak rakyat.
Kesebelas: Berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua.
Demikian pernyataan sikap ini dibuat, kami menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia yang adalah korban penindasan rezim kapitalis kolonial, rakyat Papua dan seluruh dunia internasional untuk bersatu dibawah panji solidaritas untuk mendukung perjuangan HMNS sebagai solusi demokratis bagi bangsa Papua Barat.
Sumber : Mahasiswa Papua Surabaya
Mis Murib
